Jawaban Kanwil Kemenkumham Kalsel Soal Keluhan Biro Jasa Haji & Umrah di Kalsel Soal Biaya Visa

Dinas biro, biro perjalanan haji, umroh di Kalimantan Selatan mengeluhkan ketentuan Pemerintah Arab Saudi sejak tahun 2017 tentang pengenaan biaya visa progresif 2.000 Riyal baik sebagai peziarah atau sebagai panitia, pengawas dan pemimpin kelompok yang telah melakukan perjalanan umrah berulang kali .

Madinah Indah Wisata Tempatnya Umroh Murah Di JAKARTA

Tidak hanya itu, beban baru yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia juga merupakan ketentuan yang mulai berlaku pada 24 September, yaitu untuk semua pemohon visa (umroh, haji, kerja dan lainnya) untuk melakukan pencatatan biometrik (mata retina) pengambilan foto dan pencatatan sidik jari langsung) di sebuah perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Saudi, VFS / Tasheel, yang saat ini memiliki 34 kantor perwakilan di Indonesia, seperti di Jakarta, Surabaya dan Makassar.

Hal ini dikemukakan oleh Dodi Karnida, Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.

“Persyaratan untuk melakukan catatan biometrik bagi pemohon visa ke Arab Saudi atau pengenaan visa Arab Saudi reguler secara progresif, adalah otoritas negara sebagai manifestasi kedaulatan penuh negara seperti Arab Saudi. Bahkan jika seseorang sudah memiliki visa , tidak secara otomatis seseorang akan diberikan izin masuk. Mungkin bagi orang yang sudah memiliki visa di paspor mereka untuk tidak diberikan izin masuk oleh petugas imigrasi di pintu masuk negara karena alasan tertentu untuk kedaulatan negara. juga tidak dibebani dengan kewajiban untuk memberikan alasan yang jelas. “Misalnya, dengan menyatakan bahwa kehadirannya tidak diharapkan di negara ini,” kata Dodi dalam menanggapi laporan desa.

Karena tidak ada kantor Tasheel di Kalimantan Selatan di mana terdapat banyak Calon Jamaah, calon pelamar tersebut harus datang ke tempat-tempat Tasheel dan ini tentu akan menciptakan biaya akomodasi dan transportasi baru dan biaya ini tidak termasuk biaya dari catatan biometrik itu sendiri. .

Dodi percaya bahwa pemerintah pasti akan berjuang demi kepentingan rakyat untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh komunitas ini.

Selama ini pemerintah selalu berinovasi untuk meringankan beban masyarakat seperti yang dipelopori oleh Imigrasi dan pemerintah kabupaten Tabalong yang dalam bentuk rencana untuk membentuk Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) Banjarmasin di Tanjung yang tidak ada yang lain selain membawa layanan imigrasi ke masyarakat, sehingga orang tidak perlu jauh-jauh ke Kanim Banjarmasin, Kanim Batulicin dan Unit Layanan Paspor (ULP) Kanim Banjarmasin di Barabai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *